MALILI, TEKAPE.co – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terus memperkuat strategi pembangunan desa berbasis ekonomi kerakyatan. Salah satunya melalui peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang digagas pemerintah pusat dan kini telah resmi hadir di 128 desa dan kelurahan di Luwu Timur, Sabtu 19 Juli 2025.
Bupati melaunching 128 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih se Kabupaten Luwu Timur dan mengukuhkan 1.024 orang pengurus dan pengawas koperasi tersebut.
Dalam launching yang digelar di Desa Lakawali Pantai, Bupati Luwu Timur, Ir H Irwan Bachri Syam ST IPM, menegaskan bahwa koperasi tidak sekadar unit usaha biasa, melainkan juga instrumen layanan sosial yang terintegrasi bagi masyarakat desa.
“Koperasi ini bukan sekadar jual beli sembako. Ia harus menjadi pusat layanan: dari LPG, sembako, layanan klinik, apotek, bahkan akses pembiayaan. Koperasi Merah Putih adalah wajah baru desa yang mandiri dan berdaya,” ujar Irwan, dalam sambutannya.
Bupati Irwan mengukuhkan sebanyak 1.024 pengurus dan pengawas koperasi yang akan mengelola koperasi Merah Putih di seluruh desa/kelurahan.
Dia menyebut, koperasi ini menjadi perpanjangan tangan negara dalam memastikan masyarakat mendapatkan akses layanan dasar secara mudah dan murah.
Tak hanya usaha ekonomi, koperasi Merah Putih juga diarahkan menjadi simpul dari program sosial seperti kesehatan dan pangan.
Bupati menyebut, keanggotaan koperasi bisa menjadi tiket bagi warga untuk mendapat bantuan sembako, layanan kesehatan, hingga akses pembiayaan dari lembaga keuangan.
“Kita jemput bola. Jangan tunggu warga datang. Kita yang harus datangi mereka, daftarkan sebagai anggota. Kalau sudah anggota, mereka bisa akses layanan yang kita sediakan,” kata Irwan.
Koperasi Merah Putih juga dirancang untuk menyatu dengan potensi lokal tiap desa. Desa penghasil lada, ayam potong, hingga rumput laut akan diarahkan menggunakan koperasi sebagai pengelola utama hulu-hilir ekonomi desa.
Di akhir sambutannya, Bupati Irwan menyinggung bahwa koperasi ini juga akan menjadi penerima pinjaman produktif dari lembaga keuangan senilai Rp3 miliar per koperasi, di luar bantuan infrastruktur berupa gudang dan truk dari pemerintah pusat.
“Ini bukan bantuan, ini kredit produktif. Harus digunakan sesuai dengan potensi desa. Dan kami pastikan 33 desa pilot project akan kami pacu agar siap menjadi penyuplai kebutuhan industri dan dapur MBG yang ada di Lutim,” kata Irwan.
Bupati juga menyebut bahwa koperasi akan menjadi instrumen untuk membangun kemandirian pangan desa, sehingga Lutim tidak perlu lagi bergantung pada pasokan dari luar daerah.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian, Senfry Oktovianus, melaporkan bahwa beberapa koperasi telah bergerak cepat membentuk unit usaha strategis, seperti pangkalan LPG dan usaha benih padi.
“Sudah ada tujuh koperasi desa yang jadi pionir. Lakawali Pantai, Manurung, Sorowako, Tabarano, dan lainnya. Beberapa di antaranya sudah dalam proses jadi pangkalan resmi gas elpiji,” jelas Senfry. (*)
