Berlaku 20 Maret Pukul 00.00 WIB, Inilah Sikap Pemerintah RI terhadap Perlintasan Orang dari dan ke Indonesia

banner 468x60

JAKARTA – Menlu saat menyampaikan pernyataan, Selasa (17/3) di kantor Kementerian Luar Negeri, Provinsi DKI Jakarta.
Menteri Luar Negeri (Menlu) menyampaikan keterangan pers terkait sikap Pemerintah Republik Indonesia terhadap perlintasan orang dari dan ke Indonesia yang akan berlaku mulai berlaku pada hari Jumat tanggal 20 Maret pukul 00.00 WIB.
”Pemerintah terus mencermati laporan dari WHO mengenai perkembangan penyebaran Covid-19,” ujar Menlu awali pernyataan, Selasa (17/3) di kantor Kementerian Luar Negeri, Provinsi DKI Jakarta.
Mengingat semakin banyak negara yang sudah terjangkit Covid-19, lanjut Menlu, Pemerintah mengimbau dengan sangat agar warga negara Indonesia (WNI) membatasi bepergian ke luar negeri kecuali untuk kepentingan yang sangat mendesak dan tidak dapat ditunda.
”Untuk Warga Negara Indonesia yang saat ini sedang bepergian ke luar negeri, diharapkan untuk segera kembali ke Indonesia sebelum mengalami kesulitan penerbangan lebih jauh lagi,” tutur Menlu.
Sejumlah negara, menurut Menlu, saat ini telah memberlakukan kebijakan pembatasan lalu lintas orang.
”Oleh karena itu, semua warga negara Indonesia diminta untuk terus mencermati informasi di aplikasi safe-travel atau menghubungi hotline perwakilan RI terdekat,” kata Menlu.
Terkait dengan pendatang/travelers orang asing dari semua negara, Menlu menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia memutuskan bahwa kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK), Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Visa on Arrival), dan Bebas Visa Diplomatik/Dinas ditangguhkan selama 1 bulan.
”Oleh karena itu, setiap orang asing yang akan berkunjung ke Indonesia diharuskan memiliki Visa dari Perwakilan RI sesuai dengan maksud dan tujuan kunjungan.
Pada saat pengajuan visa harus melampirkan surat keterangan sehat/health certificate yang dikeluarkan oleh otoritas kesehatan yang berwenang di masing-masing negara,” ujarnya.
Selain hal tersebut di atas, Menlu menyampaikan kebijakan khusus yang menyangkut beberapa negara sebagai berikut :
Pertama, kebijakan terhadap RRT masih berlaku sesuai dengan pernyataan Menlu tanggal 2 Februari dan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2020.
Kedua, kebijakan terhadap Korea Selatan untuk Kota Daegu dan Propinsi Gyeongsangbuk-do masih sesuai dengan pernyataan Menlu tanggal 5 Maret 2020.
Ketiga, pendatang/travelers yang dalam waktu 14 hari terakhir berkunjung ke negara-negara dibawah ini tidak diijinkan masuk/transit ke Indonesia.
Negara-negara tersebut adalah:

  1. Iran;
  2. Italia;
  3. Vatikan;
  4. Spanyol;
  5. Perancis;
  6. Jerman;
  7. Swiss;
  8. Inggris.

Keempat, semua pendatang/travelers wajib mengisi dan menyerahkan kartu Health Alert Card (Kartu Kewaspadaan Kesehatan) kepada Kantor Kesehatan Pelabuhan sebelum ketibaan di pintu masuk Bandara Internasional Indonesia.
”Jika dari riwayat perjalanan menunjukkan bahwa dalam 14 hari terakhir yang bersangkutan pernah berkunjung ke negara-negara tersebut, maka yang bersangkutan dapat ditolak masuk ke Indonesia,” kata Menlu.
Kelima, bagi WNI yang berkunjung ke negara-negara tersebut di atas, akan dilakukan pemeriksaan tambahan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan setiba di tanah air:
Apabila pemeriksaan tambahan menemukan gejala awal Covid-19 maka akan dilakukan observasi pada fasilitas pemerintah selama 14 hari; Apabila tidak ditemukan gejala awal maka sangat dianjurkan yang bersangkutan melakukan karantina mandiri selama 14 hari.
”Perpanjangan izin tinggal bagi pendatang/travelers asing yang saat ini berada di Indonesia dan sudah habis masa berlakunya, maka pengaturannya dilakukan sesuai dengan Permenkumham Nomor 7 tahun 2020,” tambah Menlu.
Bagi pemegang KITAS/KITAP serta pemegang izin tinggal diplomatik/dinas yang saat ini sedang berada di luar negeri dan izin masuknya akan berakhir, menurut Menlu, maka pengaturannya juga sesuai dengan Permenkumham Nomor 7 tahun 2020.
”Kebijakan ini akan mulai berlaku pada hari Jumat tanggal 20 Maret pukul 00.00 WIB. Kebijakan ini bersifat sementara dan akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan,” pungkas Menlu.

Achmad Yurianto : Bertambah 38 Orang, Total 172 Orang Positif Covid-19 Hingga 17 Maret
Juru Bicara Covid-19 Achmad Yurianto
JAKARTA – Jubir Pemerintah untuk Penanganan Virus Korona (Covid-19), Achmad Yurianto menyebutkan bahwa total jumlah pasien positif Covid-19 hingga sekarang mencapai 172 orang sehingga jumlah pasien positif Covid-19 bertambah 38 orang.
Yuri mengatakan penambahan kasus tersebut diterimanya pada malam hari tanggal 15 Maret sebanyak 12 kasus, dan tanggal 16 Maret sebanyak 20 orang, serta ditambah 6 orang dari hasil pemeriksaan Universitas Airlangga. ”Sehingga total saat ini adalah 172 kasus,” katanya pada Konferensi Pers di Gedung BNPB, Selasa (17/3).
Penambahan pasien positif Covid-19 tersebut kebanyakan dari DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Kepulauan Riau. Sebelumnya Yuri menyebut jumlah pasien positif Covid-19 yang meninggal adalah 5 orang sehingga tidak ada perubahan hingga saat ini.
Penambahan jumlah pasien positif Covid-19 terbanyak adalah dari DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Kepulauan Riau.
Secara umum kondisi 172 pasien sudah membaik dan dari keseluruhan 9 di antaranya dinyatakan sembuh dan masih ada beberapa orang lagi yang akan dilakukan pemeriksaan kedua.
”Beberapa pasien yang sudah kami lakukan pemeriksaan di awal sudah ada 9 orang yang dinyatakan sembuh dan bisa pulang, dan masih ada beberapa orang lagi yang harus dilakukan pemeriksaan kedua,” ujar dia.
”Karena pemeriksaan pertama yang dilaksanakan hari ini dan kemarin sudah negatif maka tinggal menunggu interval dua hari lagi untuk kami laksanakan pemeriksaan.
Apabila ini negatif juga maka sudah bisa dipulangkan,” tambah Yuri. 227 RS Disiapkan Sementara itu, Pemerintah menyiapkan 227 rumah sakit untuk perawatan Pasien Covid-19 seiring makin bertambahnya jumlah kasus pasien yang positif di Indonesia.
”Sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh presiden bahwa 109 RS milik TNI, 53 RS Polri, dan 65 RS BUMN sudah siap untuk melaksanakan perawatan penderita Covid-19,” kata Jubir Pemerintah untuk Covid-19.
Salah satu RS yang berpartisipasi adalah RS Pertamina yang mendedikasikan seluruh ruangannya untuk pasien kasus Covid-19 dan hingga saat ini sudah ada 172 kasus pasien positif Covid-19 yang terbanyak di DKI Jakarta.
”Dari 172 ini terbanyak di DKI.
Kita maklumi bahwa pintu gerbang masuk (orang dari berbagai daerah) ke DKI cukup besar. Kemudian mobilitas penduduk sangat tinggi, dan kemungkinan terjadinya kontak dari kasus-kasus positif yang kita dapatkan juga cukup besar,” ujar dia.
Didapatkannya banyak kasus pasien positif Covid-19 di Jakarta merupakan hasil dari tracing kontak pasien positif yang dilakukan oleh jajaran Dinkes DKI dengan dibantu oleh unsur kepolisian dan Pemda.
Dari banyaknya kasus Covid-19 itu tidak semua pasien dirawat di rumah sakit, Jubir Covid-19 mengatakan masih puluhan kasus yang hasil pemeriksaannya negatif yang diminta untuk self isolated.
”Dari seluruh kasus ini sudah barang tentu yang kita curigai tidak seluruhnya kami rawat di RS. 172 pasien adalah kasus yang dirawat di RS, sementara ada puluhan lagi yang hasilnya masih negatif tapi gejalanya tidak terlalu berat kami minta melakukan self isolated di rumah,” katanya. (Red)

SHARE :
Banner IDwebhost
banner 468x60
Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Berlaku 20 Maret Pukul 00.00 WIB, Inilah Sikap Pemerintah RI terhadap Perlintasan Orang dari dan ke Indonesia"