oleh

(Bukan) Pertarungan Memberantas Korupsi

Jakarta, Belanegaranews.id – Kalau kita bertanya kepada anggota masyarakat, apa kerja KPK, besar kemungkinan jawaban mereka adalah menangkap dan menghukum koruptor. Bagian kedua jawaban itu tak sepenuhnya benar, karena wewenang KPK hanya sampai ke penuntutan. Tapi banyak orang berpikir bahwa menghukum koruptor adalah bagian dari tugas dan wewenang KPK.

Jawaban itu keluar dari pengalaman masyarakat selama ini. KPK identik dengan penangkapan terhadap koruptor. Ciri khas KPK adalah operasi tangkap tangan yang membuat koruptor tak berkutik, tak bisa mengelak.

Tapi coba perhatikan lebih detail. Bukankah tugas KPK adalah memberantas korupsi, sesuai dengan namanya ? Setelah belasan tahun KPK beroperasi, kita perlu bertanya, apakah KPK berhasil melaksanakan tugasnya ? Memberantas artinya menghabiskan. Dengan alasan bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan secara instan pun, kita tetap harus berharap bahwa setelah belasan tahun tadi korupsi setidaknya menurun. Apakah itu terjadi? Bagaimana mengukurnya ?

Salah satu panduan yang bisa dipakai adalah indeks persepsi korupsi. Sejak berdirinya KPK, skor indeks persepsi korupsi Indonesia menanjak dari 19 menjadi 37. Ini sebuah prestasi yang cukup baik, kalau kita nilai dari peningkatannya saja. Tapi harap dicatat bahwa Timor Leste yang masih sangat muda itu punya indeks 38. Malaysia punya indeks 47. Bagaimana dengan fakta di lapangan? Korupsi masih sangat terasa.

Setelah 17 tahun KPK beroperasi, bagaimana perasaan kita ketika KPK menangkap koruptor ? Perasaan saya campur aduk. Pada suatu sisi, saya senang, karena penangkapan menunjukkan bahwa KPK (masih) bekerja. Tapi di sisi lain, saya jengkel. Kok masih banyak korupsi ? Efektifkah KPK memberantas korupsi ?

BACA JUGA :  Presiden Berharap Bantuan Subsidi Upah Buruh Tingkatkan Daya Beli Masyarakat

Saya khawatir yang terjadi hanyalah rentetan drama penangkapan koruptor, bukan pemberantasan korupsi. Kita bisa analogikan dengan polisi lalu lintas. Polisi melakukan razia, menilang pelanggar lalu lintas. Apakah itu membuat pelanggaran lalu lintas akan berkurang ? Tidak. Orang hanya mencari cara untuk menghindari razia polisi, bukan berhenti melanggar.

KPK tentu saja sudah bekerja sangat keras. Tapi persoalannya bukan pada KPK. Penindakan saja tidak akan mengurangi korupsi, persis seperti penilangan tidak akan mengurangi pelanggaran lalu lintas. Korupsi yang harus dihadapi KPK terlalu besar dan rumit untuk ditangani hanya oleh KPK.

Kita adalah bangsa dengan rakyat yang bermental sangat korup. Tindakan korup biasa dilakukan oleh anggota masyarakat di berbagai level. Untuk sekadar memperoleh SIM saja orang lebih suka membayar ketimbang ikut prosedur. Ketika ditangkap melakukan pelanggaran lalu lintas, kebanyakan orang lebih suka membayar polisi.

Pengadaan buku pelajaran di sekolah pun berbau korupsi. Guru biasa menerima komisi penjualan buku dari penerbit. Dokter mendapat persenan dari penjualan obat. Karyawan di bagian pembelian di berbagai perusahaan biasa menerima komisi dari pemasok.

Birokrasi pemerintah gemuk tak efisien. Kerjanya lamban, karena tak kompeten. Regulasi centang perenang. Semua menghambat tercapainya kebutuhan pelaku bisnis. Untuk mengatasi itu pelaku bisnis menyuap, agar aparat bekerja lebih sigap. Berbagai bentuk korupsi tumbuh subur. Tanpa uang petugas pelayanan tak bergerak.

KPK didirikan, tapi reformasi birokrasi tidak terjadi. Yang utama, reformasi lembaga penegakan hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan tidak berjalan. Tak banyak kemajuan di situ. KPK sendiri seperti tak lagi berani menyentuh kepolisian sejak gagalnya KPK menyeret Budi Gunawan ke pengadilan.

BACA JUGA :  Presiden Luncurkan Program Bantuan Subsidi Upah Buruh untuk 15,7 Juta Orang

Yang kita saksikan sekarang adalah KPK bekerja sendiri memberantas korupsi. Hasilnya adalah penangkapan-penangkapan tadi. Sudah ditangkap pun banyak yang dihukum sangat ringan. Sudah dihukum pun para koruptor masih bisa hidup enak, bahkan bisa bebas berkeliaran di luar. Kok bisa? Karena petugas penjara masih korup.

Korupsi terbesar dilakukan oleh elite-elite politik pemimpin bangsa. BUMN dikerjai dengan berbagai cara. Jabatan-jabatan dalam BUMN diperdagangkan, baik dengan uang maupun ditukar dengan dukungan politik. Relawan politik yang telah berjasa dalam pemilihan presiden mendapat imbalan jabatan di BUMN. Itu tindakan korup yang dibungkus dengan berbagai legalitas. Inilah bentuk korupsi yang paling parah. Ada begitu banyak tindakan penguasa yang sebenarnya korup, tapi aman berbalut legalitas.

KPK yang sebenarnya adalah superbody, tampak tak berdaya di hadapan masalah korupsi yang berdiri bak raksasa. Akibatnya, KPK tak sanggup menjadi pemberantas korupsi, hanya sanggup jadi penangkap koruptor.

Bahkan persepsi kita sendiri akhirnya menjadi korup. Kita menyangka penangkapan koruptor adalah pemberantasan korupsi. Padahal bukan.

Peliknya, KPK sendiri bagian dari permainan itu. Pimpinan KPK dipilih oleh DPR yang korup. Para calon komisioner pun tidak duduk manis saat mereka dinilai untuk dipilih. Mereka aktif bergerilya melakukan berbagai lobi agar terpilih. Jabatan sebagai komisioner KPK adalah kedudukan menggiurkan. Selain gajinya besar, pamornya sangat bagus. Orang berebutan untuk mendudukinya, dan ada yang tak enggan melakukan langkah-langkah korup untuk mencapainya.

BACA JUGA :  Basuki Dan Khofifah Sinergikan Rencana Pembangunan Akses Tol

Pada akhirnya KPK hanyalah sebuah upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh sebuah sistem korup. KPK adalah produk dari niat setengah hati untuk memberantas korupsi. Sangat sedikit dari elemen bangsa ini yang benar-benar ingin agar negeri ini tak lagi dililit korupsi. Secara keseluruhan komitmen kita sebagai bangsa untuk memberantas korupsi masih sangat rendah.

Drama yang kita saksikan sekarang tentang KPK hanyalah bagian dari pertunjukan konyol tentang betapa tak tulusnya bangsa ini dalam pemberantasan korupsi. Tidak ada pihak yang benar dalam pertarungan itu. Yang ada hanyalah pihak yang ingin memenangkan pertarungan memperebutkan sesuatu. Ini bukan pertarungan untuk memberantas korupsi.

Hasanudin Abdurakhman cendekiawan, penulis dan kini menjadi seorang profesional di perusahaan Jepang di Indonesia

Komentar

Tinggalkan Balasan