Diduga Pencemaran Nama Baik, Ketua AWPI Sul-Sel Sesalkan Tindakan Pelapor Yang Telah Melaporkan Beberapa Media Dan Wartawan.

Banner IDwebhost
Banner IDwebhost

BelaNegaraNews.id–Makassar–Ketua Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia AWPI Sulsel, sesalkan tindakan pelapor, “kapus paccelekang” dengan melaporkan beberapa media dan wartawan kepolisi, atas dugaan pencemaran nama baik.

Hariadi sapaan akrapnya, ketua Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) sul-sel mengatakan, Berdasar dalam Pasal 4 Undang Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers dinyatakan jelas,”bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara; terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran; pembredelan atau pelarangan penyiaran.

Olehnya itu, untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hal mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi; dan hak tolak sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pemberitaan.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal UU 40 Tahun 1999, dinyatakan bahwa dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

Pasal 50 (KUHP)
Wartawan dan media sebagai pelaksana UU 40 Tahun 1999 tak boleh dipidana. Pasal 50 KUHP secara jelas menyatakan bahwa: “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undangundang, tidak dipidana”. Karena itulah wartawan terkait tugas dan profesinya tak bisa disasar UU ITE.Soal pemberitaan yang salah,

Terkait dengan Pasal 10 Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers (“Kode Etik Jurnalistik”) menyatakan:

“Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.”jika pemberitaan itu salah dan tidak berimbang.

Di dalam dunia pers dikenal 2 (dua) istilah yaitu: hak jawab dan hak koreksi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (“UU Pers”).

1./Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

2./ Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Namun tidak dengan melaporkan tanpa melalui dewan Pers (*)

 

1
Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Diduga Pencemaran Nama Baik, Ketua AWPI Sul-Sel Sesalkan Tindakan Pelapor Yang Telah Melaporkan Beberapa Media Dan Wartawan."