Diduga Tidak Memihak Kepentingan Warga, Pejabat Karanganyar dan BPD Digugat

Selain menggugat sejumlah oknum pejabat yang dinilai telah membiarkan terjadinya pelanggaran Permendes PDTT, warga juga akan menempuh jalur hukum ke pengadilan

KARANGANYAR, BELANEGARANEWS.ID || Polemik pengelolaan BUMDes Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar memasuki babak baru. Puluhan Ketua RT dan RW di Desa Berjo sepakat menunjuk pengacara DR BRM Kusuma Putra SH, MH sebagai kuasa hukum.

Sebanyak 55 Ketua RT dan Ketua RW dari total 60 RT dan 15 RW, Desa Berjo, Ngargoyoso, Karanganyar, Jateng, menggugat oknum pejabat penyelenggara Musyawarah Desa (Musdes) kedua lantaran dinilai menjegal hasil Musdes pertama tentang pembubaran Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BACA JUGA :  Terkendala Dana, Proyek Jalan Tugu Boto-Sawahan Colomadu Karanganyar Terlambat Selesaikan Pengerjaan

Mereka kompak satu-persatu pada, Kamis (16/3/2023) malam, dalam sebuah pertemuan membubuhkan tanda tangan dan cap stempel menunjuk advokat dari kantor hukum DR BRM Kusuma Putra SH MH and Partners, sebagai kuasa hukum untuk melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Karanganyar.

“Penunjukan advokat ini untuk menindaklanjuti kaitannya dengan (keabsahan) Musdes yang pertama yang telah menghasilkan keputusan membubarkan kepengurusan BUMDes dan meminta pertanggungjawaban,” kata Sunarto Ketua RW 03 yang juga Ketua Paguyuban RT/RW se Desa Berjo.

Selaku tokoh yang ditunjuk menyampaikan alasan mengajukan gugatan, ia menyatakan, bahwa kepengurusan BUMDes lama telah disepakati melalui Musdes pertama untuk dibubarkan. BUMDes lama dibentuk Kades Berjo yang kini mendekam dalam penjara, tidak berdasarkan Permendes PDTT No. 4 Tahun 2015.

BACA JUGA :  Jelang Nataru, Petugas Gabungan Di Blora Gelar Ramcek Angkutan Umum Di Terminal Cepu
5297341988

“Selama ini BUMDes lama yang mengelola obyek wisata desa (Telaga Madirda dan Air Terjun Jumog), laporan pendapatannya tidak jelas. Tidak ada pendapatan yang dimasukan dalam laporan Pendapatan Asli Desa (PAD),” ungkapnya.

Selain menggugat sejumlah oknum pejabat yang dinilai telah membiarkan terjadinya pelanggaran Permendes PDTT, warga juga akan menempuh jalur hukum ke pengadilan agar memutuskan bahwa Musdes pertama adalah yang sah, karena telah sesuai Permendes PDTT tentang tata cara pembubaran BUMDes.

BACA JUGA :  Kebenaran Akan Diuji dalam Gugatan Warga Berjo ke Pengadilan Negeri Karanganyar

Warga menilai penyelenggaraan Musdes kedua yang diinisiasi oleh sejumlah oknum pejabat diantaranya Plt Kades Berjo dan Camat Ngargoyoso, merupakan siasat untuk melegalkan kepengurusan BUMDes lama yang jelas cacat hukum karena terbentuk hanya berdasarkan penunjukkan Kades.

BERITA TERBARU YANG DISARANKAN !
Bagikan Artikel :

Komentar