LUWU TIMUR, TEKAPE.co – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Luwu Timur menekankan pentingnya peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 yang digelar Selasa, 22 Juli 2025.
Melalui juru bicaranya, Abdul Halim, Fraksi PAN menyatakan dukungan terhadap Ranperda pertanggungjawaban tersebut, namun juga memberikan catatan strategis terkait upaya penguatan sektor ekonomi daerah, khususnya peran BUMD yang dinilai masih belum optimal.
“Fraksi PAN mendorong agar BUMD, khususnya Perseroda yang telah dibentuk, dapat lebih maksimal menggali potensi daerah, baik di sektor pertambangan, pertanian maupun perkebunan. Sudah saatnya BUMD menjadi tulang punggung peningkatan PAD kita ke depan,” tegas Abdul Halim dalam forum tersebut.
Ia menilai bahwa kehadiran BUMD bukan hanya sekadar formalitas, tetapi harus menjadi motor penggerak ekonomi lokal, dengan menjalankan unit bisnis yang strategis dan relevan dengan potensi unggulan daerah.
“Jika dikelola secara profesional dan berbasis tata kelola yang baik, BUMD kita bisa menjadi instrumen penting dalam kemandirian fiskal daerah. Untuk itu, Fraksi PAN mendesak agar dilakukan evaluasi mendalam terhadap kinerja BUMD dan memperkuat dukungan baik dari sisi modal maupun kebijakan operasional,” lanjutnya.
Selain fokus pada BUMD, Fraksi PAN juga menyatakan komitmennya untuk terus mendukung lima program unggulan kepemimpinan Irwan Bachri Syam – Puspawati Husler (Ibas-Puspa), seperti Kartu Sehat, Kartu Pintar, Kartu Lansia, buku gratis, serta bantuan dana desa Rp2 miliar per desa.
“Kita harapkan semua program unggulan ini terus dikawal dengan alokasi anggaran yang tepat sasaran dan pelaksanaan yang efektif. Namun, ketahanan ekonomi jangka panjang tetap butuh pilar kuat dari sektor pendapatan, salah satunya melalui BUMD,” pungkas Abdul Halim.
Rapat paripurna ini menjadi bagian penting dari proses akuntabilitas pelaksanaan APBD dan menjadi forum bagi fraksi-fraksi untuk menyuarakan pandangan dan kritik konstruktif terhadap arah kebijakan daerah. (*)
