MALILI, TEKAPE.co — Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Luwu Timur menyoroti pentingnya pemerataan dan peningkatan layanan kesehatan masyarakat.
Melalui juru bicaranya, Nurcholis Azis, Fraksi PAN mendorong pemerintah daerah agar memprioritaskan pembangunan Rumah Sakit (RS) Towuti dan RS Atue sebagai bagian dari program strategis di tahun anggaran 2026.
Hal itu disampaikan Nurcholis dalam Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur, Rabu (12/11/2025), dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026 serta Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 15 Tahun 2023 mengenai Penyertaan Modal Daerah pada PT Luwu Timur Gemilang.
“Fraksi PAN berharap agar belanja daerah tahun 2026 diarahkan secara tepat sasaran pada program prioritas, seperti peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, pertanian, pemberdayaan UMKM, serta infrastruktur. Salah satunya pembangunan rumah sakit Towuti dan Atue,” ujar Nurcholis.
Ia menegaskan, pembangunan dua rumah sakit tersebut merupakan kebutuhan mendesak mengingat tingginya lonjakan pasien di RSUD I Lagaligo Wotu yang kini sudah tidak mampu menampung seluruh pasien.
“Setelah kami melakukan monitoring ke RS I Lagaligo, pihak perencanaan menyampaikan bahwa target pendapatan tahun ini masih jauh dari harapan karena beberapa perbaikan yang membatasi pelayanan maksimal. Kalau RS Atue dan Towuti bisa berjalan bersamaan, tentu hal itu akan sangat membantu,” jelasnya.
Menurut Nurcholis, kehadiran dua rumah sakit baru akan mengurai beban layanan kesehatan di wilayah Luwu Timur bagian tengah dan selatan, sekaligus mempercepat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang layak.
Ia juga mengapresiasi rencana pembangunan fasilitas rumah sakit di Kota Malili, namun mengingatkan agar pemerintah daerah tidak hanya fokus pada proyek baru, melainkan memastikan pembangunan fasilitas yang sudah direncanakan benar-benar tuntas dan berfungsi optimal.
“Kami mendukung pembangunan RS di Malili, tetapi pemerintah juga harus memaksimalkan fasilitas yang sudah ada. Masyarakat Towuti dan Atue sangat membutuhkan layanan kesehatan yang memadai,” tambahnya.
Selain menyoroti sektor kesehatan, Fraksi PAN juga menekankan pentingnya efisiensi belanja daerah, peningkatan belanja modal, serta strategi inovatif untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun, sektor kesehatan disebut sebagai prioritas utama yang harus segera diwujudkan karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
Di akhir pandangannya, Fraksi PAN menyatakan menyetujui Ranperda APBD 2026 untuk dibahas ke tahap selanjutnya, dengan catatan seluruh masukan kritis, terutama terkait sektor layanan kesehatan, menjadi perhatian serius pemerintah daerah. (*)
