Ini Tanggapan Hak Jawab, Kuasa Hukum, Juni Mawarti SE. Didampingi Biro Hukum HAM/ LPBH (AWPI) PROV SULSEL Terkait Berita Yang Sempat Viral Di Beberapa Media Online

Banner IDwebhost
Banner IDwebhost

Makassar, 9 Juli 2020.

SULSEL—BNNEWS.ID–Menanggapi hal tersebut /pemberitaan yang sempat Viral dibeberapa media Online

Biro Hukum HAM Advokasi/ LPBH, (AWPI) SULSEL , Drs M Natsir DM.BCKU.SH.MH. Mengatakan, ‘bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Pers No. 40 Tahun 1999/Pasal 5

(ayat 2), yang berbunyi: Pers wajib melayani Hak Jawab, tanggapan hak jawab dari kuasa hukum JUNI MAWARTI SE. Dan memberikan sedikit jabaran, terkait beberapa klarifikasi yang perlu kami sampaikan:

ini penjelasan dari pihak kedua (JUNI MAWARTI SE.) Di dampingi Kuasa hukumnya.

Dijelaskan dari saudari JUNI MAWARTI SE. selaku pihak kedua , pada dasarnya menurutnya, kalau yang kalah dalam gugatan Pra Peradilan adalah Polda Sulsel.

“Namun karena terkait dalam hal ini, adalah Terlapor (JUNI MAWARTI, SE) serta H. Baharuddin Side, SH., MH & H. Baharuddin Machmud, SH., MH selaku Kuasa Hukum dari Terlapor, ‘maka dari itu, kami merasa perlu untuk memberikan Tanggapan, Klaifikasi dan/ Hak Jawab terhadap berita tersebut berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Pers No. 40 Tahun 1999, Pasal 5 (ayat 2)

Bahwa pada prinsipnya kami sangat menghormati Putusan Pengadilan Negeri Kota Makassar sebagai suatu lembaga huküm. Namun yang perlu kami kemukakan untuk meluruskan fakta yang sebenarnya menyangkut alasan Polda Sulsel menghentikan Penyidikan (SP3) karena tidak terpenuhinya unsur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP.

Haji Haharuddin Side, SH.MH. Mengatakan, “bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP dikarenakan:

a. Bahwa yang menjadi dasar hukum atau legal standing Pelapor (AISWARIAH AMIN, SH) adalah Surat Perjanjian Kerja No. 01/AAS-SPK/MKS-X15 antara AISWARIAH AMIN, SH selaku PIHAK PERTAMA dengan JUNI MAWARTI, SE selaku PIHAK KEDUA ter tanggal 22 Oktober 2015;

b. Bahwa yang termuat dalam Surat Perjanjian Kerja No. 01/AAS-SPK/MKS-X/15 tertanggal 22 Oktober 2015 tidak terpenuhi oleh karena terjadi perseteruan konflik antara PIHAK PERTAMA (AISWARIAH AMIN, SH) dengan PIHAK KEDUA (JUNI MAWARTI, SE)

Bermula dari permintaan PIHAK PERTAMA, dengan meminta sejumlah uang kepada PIHAK KEDUA untuk segera

ditransfer ke rekening PIHAK PERTAMA pada hari itu juga sebesar Rp 60.000.000, dengan alasan,”bahwa akan mengirim surat/Menyurat ke Mabes Polri, sebanyak tiga surat dengan harga Rp.20.000.000,-/surat (terbilang: dua puluh juta rupiah per surat). Namun PIHAK KEDUA mengatakan kalau saat ini belum punya uang sebanyak itu,

Karena itu, (PIHAK KEDUA) juni mawarti SE, (Red) merasa tidak wajar dengan permintaan PIHAK PERTAMA, ( AISWARIAH AMIN SH) selama menangani kasus perkara PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA JUNI MAWARTI, SE. telah mengeluarkan uang sebanyak Rp.654.570.000 (terbilang: enam ratus lima puluh empat juta lima ratu tujuh puluh ribu rupiah) kepada PIHAK PERTAMA baik diterima oleh PIHAK PERTAMA dan rekannya maupun yang diterima oleh suami PIHAK PERTAMA, Juni Mawarti juga menambahkan, kalau pihak pertama juga telah meminta Uang sebesar Rp.47.000.000, (empat plun tujuh juta ) dengan alasan membayar sisa Marital sehinggah Pihak kedua meminjam uang kepada Saudara dari Pihak Kedua.

Sementara itu juni mawarti mengatakan, ternyata pihak pertama tidak pernah mendaftarakan perkara qugatan kami, ‘harta goni gini’ dipengadilan Agama Balikpapan, sehingga waktu pihak pertama meminta uang sebesar Rp.60.000.000, (enam puluh juta rupiah) pihak kedua mengatakan belum punya uang sebesar itu.

Karna merasa geram dan jengkel kepada pihak kedua, maka PIHAK

PERTAMA memaki-maki secara verbal PIHAK KEDUA, dengan sebutan:

“anjing, kurang ajar saya akan laporkan kamu ke Polda.

Bukan itu saja PIHAK PERTAMA malah mengancam akan melaporkan PIHAK KEDUA ke Polda Sulsel jika

tidak disetorkan ke rekening Pihak pertama pada hari itu juga.

Selanjutnya ,PIHAK PERTAMA selaku Kuasa Hukum PIHAK KEDUA melakukan Somasi kepada PIHAK KEDUA dengan tembusan ke berbagai pihak;

C. Atas kejadian tersebut diatas PIHAK KEDUA (JUNI MAWARTI, SE) merasa sudah tidak lagi mendapat perlindungan hukum yang sudah menjadi haknya sehingga karena alasan itulah PIHAK KEDUA mencabut Surat Kuasa dan Surat Perjanjian No. No. 01/AAS-SPK/MKS-X15 tertanggal 22 Oktober 2015 antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA.

d. Dan selanjutnya pada sidang perceraian yang dilaksanakan di Pengadilan

Agama Kelas 1A Kota Makassar yang dihadiri oleh PIHAK PERTAMA

(Diwakilkan oleh rekan pengacaranya) dan PIHAK KEDUA (JUNI MAWARTI,

SE) tiba-tiba tanpa berkordinasi dengan PIHAK KEDUA (JUNI MAWARTI, SE)

PIHAK PERTAMA (melalui rekannya yaitu FAJAR SANG SURYA) mengajukan

permohonan pencabutan Gugatan Perceraian. Hal tersebut membuat Hakim yang memeriksa Perkara tersebut menanyakan kepada PIHAK KEDUA (JUNI MAWARTI, SE) apakah benar ingin mencabut Gugatan Perceraian yang sudah didaftarkan. Dalam situasi tersebut PIHAK KEDUA (JUNI MAWARTI, SE)

akhimya karena merasa diperlakukan tidak adil dan merasa dikhianati oleh PIHAK PERTAMA dikarenakan menganggap bahwa PIHAK PERTAMA bertindak tidak atas dasar keinginan PIHAK KEDUA (JUNI MAWART1,SE) maka PIHAK KEDUA mengambil langkah untuk mencabut Surat Kuasa dan Surat Perjanjian No. No. 01/AAS-SPK/MKS-X15 tertanggal 22 Oktober 2015. Kemudian JUNI MAWARTL, SE menunjuk Kuasa Hukum yang lain yaitu H. Baharuddin Machmud, SH., MH. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bukanlah PIHAK PERTAMA yang menyelesaikan perkara perceraian PIHAK KEDUA (JUNI MAWARTI, SE) selaku Penggugat melawan DWI CAHYA SUDRAJAT, SE selaku Tergugat (vide Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar

No. 1947/Pdt.G/2016/PA Makassar tertanggal 20 September 2016 dalam

Perkara Gugatan Cerai antara JUNI MAWARTI binti SUDIRMAN melawan DWI CAHYA SUDRAJAT bin ADZUS SUDJANA) melainkan Perkara tersebut diselesaikan oleh Kuasa Hukum H. Baharuddin Machmud, SH., MH. Bahwa pada Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)

3 Nomor B/475-A-5/VI1/2018/Direskrim tanggal 3 Juli 2018 oleh Polda Sulsel yang

ditujukan kepada YangTerhormat Saudara AISWARIYAH AMIN, SH yang

ditembuskan kepada masing-masing:

Kapolda Sulsel

Wakapolda Sulsel

3. Irwasdah Polda Sulsel

4. Kabitkum Polda Sulsel

5. Kabit Propam Polda Sulsel

6. Kabag Wasidik Ditreskrimum Polda Sulsel.(*)*****

 

Laporan :Juni Mawarti SE

Editor Hrd tl

 

 

Banner IDwebhost
Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Ini Tanggapan Hak Jawab, Kuasa Hukum, Juni Mawarti SE. Didampingi Biro Hukum HAM/ LPBH (AWPI) PROV SULSEL Terkait Berita Yang Sempat Viral Di Beberapa Media Online"