Ketua Lembaga PKP Di Rekam Terjadilah Cekcok Saat Klarifikasi Terkait Banprov

BELANEGARANEWS.ID, DEMAK || Lembaga Swadaya Masyarakat Pencegahan Korupsi dan Pungli (PKP) Demak giat kerja klarifikasi realisasi dana Banprov 2022 di Desa Kenduren Kecamatan Wedung Kabupaten Demak pada hari Kamis-(18-11-2022)

Desa Kenduren mendapatkan dana Banprov Tahun 2022 diperuntukkan membangun badan jalan ( pengurugan jalan) dan pembuatan talud jalan sebesar 200 juta.

Dalam giat dilapangan tim PKP bersama Staf Desa Kenduren mengecek langsung dilapangan, realisasi fisik dilapangan dicocokkan dengan RAB kedua pekerjaan fisiknya, tim PKP juga juga telah mendokumentasikan hasil pekerjaan proyek dilapangan, ” akan dibuat second opinian terhadap realisasi anggaran dilapangan, sekaligus evaluasi menyeluruh guna perbaikan baik apek teknik maupun adminitratif ” ujar Syamsul Hadi.

BACA JUGA :  Kedepankan Restorative Justice, Kapolres Simalungun Mediasi Kasus Penganiayaan Wartawan di Parapat Berakhir Damai, Korban Maafkan Terduga Pelaku

Kegiatan kroscek dilapangan berjalan lancar dan tidak ada kendala, namun saat klarifikasi selesai terjadi insiden kecil, tiba tiba salah satu perangkat desa masuk tanpa ijin mengambil video. Ketua PKP Demak Samsul Hadi merasa tersinggung, membuat suasana yang tadinya harmonis berubah tidak nyaman.

” Atas insiden kecil tersebut Ketua PKP Samsul Hadi menyatakan dengan tegas, tetap akan mengawal Banprov di Desa Kenduren, tim analisIs kami segera membuat estimasi besaran biaya kedua item pekerjaan tsb” pungkas Syamsul Hadi.

BACA JUGA :  Imam Sucipto.M.Pd.I Hadiri Halal Bihalal di Perumaham CMC 2 Desa Cukanggalih

Saat di konfirmasi awak media, Syamsul Hadi menjelaskan maksud dan tujuan kedatanganya untuk klarifikasi kepada pihak terkait, supaya tidak terjadi penyimpangan anggaran. Perlu diingat, bahwa dana Banprov sebagai stimulus guna mempercepat pertumbuhan ekonomi desa, muaranya adalah meningkatnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Desa penerima Banprov. Dan tidak boleh ada penyimpangan atas Banprov, kami secara normativ akan mengawalnya, PKP punya kewajiban moral atas anggaran negara”. Ujar Syamsul Hadi menutup pembicaraan.
(Sutarso)

BERITA TERBARU YANG DISARANKAN !
BACA JUGA :  Klarifikasi Ke Desa Donorejo Ketua Lembaga PKP Kabupaten Demak Terkait Banprov
Bagikan Artikel :
Menyalinkode AMP

Komentar