oleh

LSM LAPAAN RI minta tindak tegas dan proses hukum siapapun yang terlibat dalam kasus Illegal Logging Hutan Gemeng Bulu Sukoharjo

BelaNegaraNews.ID, Sukoharjo – Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Surakarta membenarkan telah terjadi kasus pembalakan liar pohon Sonokeling di Resort Pemangkuan Hutan (RPH) wilayah Sukoharjo, tepatnya masuk Desa Gempeng, Kecamatan Bulu, beberapa waktu lalu.

Temuan kasus pencurian yang juga diadukan oleh Lembaga Penyelamat Aset dan Anggaran Belanja Negara (LAPAAN) RI tersebut, telah ditindaklanjuti dengan melaporkan ke Polsek Bulu Polres Sukoharjo.

Hal itu disampaikan Administrator KPH Surakarta Susilo Winardi saat dikonfirmasi awak media terkait perkembangan laporan ke Polsek Bulu yang disebutkan dilakukan pada 5 Oktober 2021 `lalu dengan Nomor 01/IX/2021/Jateng/ Res Skh/10.

“Kami sudah cek lokasi dan dari teman-teman yang dilapangan melaporkan memang benar ada kejadian (pencurian kayu) tersebut. Lokasinya di batas kawasan kami dengan tempat pemakaman Desa Gempeng,” kata Susilo, Rabu (8/12/2021).

Dia menyebut ada sebanyak 6 pohon yang hilang telah ditebang tanpa izin. Keliling lingkar pohon Sonokeling yang dicuri menurut Susilo berbagai ukuran, antara 100 – 200 centimeter.

“Karena kami kehilangan, maka secara kewenangan kalau itu tertangkap tangan sebenarnya bisa kami proses untuk dibawa ke kepolisian. Tapi karena yang ada dilokasi hanya tinggal bekas pohon yang ditebang, maka kami lapor kehilangan ke polisi,” terangnya.

Susilo mengaku juga memantau prosesnya pelaporan itu melalui Mantri Hutan yang bertugas di RPH tersebut, dimana pada 6 Oktober 2021 menyampaikan surat tentang perkembangan hasil penelitian kepolisian yang akan diproses dengan penyelidikan lebih lanjut.

“Kemudian pada 13 Oktober 2021 kami mendapat surat lagi dari Polsek Bulu, intinya memberitahukan terkait perkembangan hasil penyelidikan telah dilakukan BAP atau klarifikasi terhadap saksi – saksi yang kira-kira mengetahui proses kejadian pencurian kayu itu,” paparnya.

BACA JUGA :  Kabag Ops Polres Badung Ikuti Rakor Anev  Kampanye Pilkada Serentak 2020

Hanya saja setelah hampir dua bulan lebih laporan itu disampaikan ke Polsek Bulu, KPH Surakarta sampai saat ini menurut Susilo belum mendapat pemberitahuan lagi terkait perkembangan hasil dari penyelidikan dan pemeriksaan saksi – saksi tersebut.

“Sampai saat ini kami memang belum menerima hasil dari penyelidikan dan pemeriksaan saksi- saksi itu. Dalam hal ini kami terus terang segan untuk menanyakan, nanti kesannya seperti mencampuri urusan polisi,” ujarnya.

Sebelumnya, LAPAAN RI mendesak KPH Surakarta untuk segera bertindak melaporkan hilangnya sejumlah pohon akibat pembalakan liar atau illegal logging yang diduga dilakukan sejumlah orang di wilayah Desa Gempeng, Bulu, Sukoharjo.

Dari hasil investigasi, Ketua Umum LAPAAN RI Dr. BRM Kusumo Putro SH. MH menyampaikan memiliki sejumlah bukti bahwa penebangan pohon Sonokeling tersebut dilakukan sejumlah orang dan diperjualbelikan.

“Kami memiliki bukti lebih dari cukup. Semua sudah terang benderang siapa yang menebang dan siapa yang membeli kayu,” kata Kusumo sambil menunjukkan foto yang disebut merupakan kwitansi jual beli kayu hasil pencurian itu, pada Selasa (7/12/2021).

Selain foto kwitansi, ia juga memperlihatkan foto lokasi bekas pohon yang ditebang, foto bukti transfer uang pembayaran, foto surat pernyataan penebangan pohon dengan tanda tangan dan stempel pejabat lingkup Kecamatan Bulu yang diduga palsu.

BACA JUGA :  Timsus Tipikor AWPI Riau Bersama Kepala desa Kampung Pinang Bagi-Bagi Masker Untuk Masyarakat

Mengingat kasus illegal logging adalah lex spesialis atau bersifat khusus seperti kasus narkoba, Kusumo berharap KPH Surakarta serius menindaklanjuti kasus pembalakan hutan milik negara itu dengan menyeret para pelakunya ke pengadilan.

“Pasal-Pasal pelanggarannya soal illegal logging itu sudah sangat jelas. Siapapun yang terlibat, mulai penebang, penadah atau oknum yang terlibat, dapat dijerat Pasal 480 KUHP, Pidana 4 tahun penjara  dan Pasal 362 KUHP  ancamannya 5 tahun penjara, juga Pasal 55 turut serta bagi siapa saja yang ikut menikmati hasil kejahatan tindak pidana penjualan kayu.” sebutnya.

Selain itu, jika dalam praktek pencurian kayu itu dilakukan dengan cara memalsukan surat – surat sebagai kedok untuk memuluskan tindakan illegal logging, maka dapat dijerat Pasal 263 KUH Pidana, Tentang Pemalsuan Dokumen dengan ancamannya penjara 6 tahun.

Pasal 362 KUHP Tentang Pencurian merumuskan, “Barangsiapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimilikisecara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah” dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara, tegas Kusumo

Terkait tindak pidana penyalahgunaan wewenang jabatan Kusumo katakan “Pasal 3 UU Nomer 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 dengan bunyi Bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau, lebih lanjut, Pasal 3 menyebutkan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, ungkap Kusumo.

BACA JUGA :  Presiden Tegaskan ‘Rapid Test’ Prioritas bagi Tenaga Kesehatan dan Keluarga serta ODP

“Pasal 12B ayat (1) UU No. 31/1999 joUU No. 20/2001, berbunyi “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”. lanjutnya.

Kusumo katakan sanksi gratifikasi, “Pasal itu juga menyebutkan penerima gratifikasi dapat dipidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun  dan pidana denda paling sedikit Rp.200 juta dan paling banyak Rp. 1 miliar” tandasnya.

“Kami akan mengawal terus kasus ini hingga semua pelaku yang terlibat ditangkap untuk diproses hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tutup Kusumo. (Nugroho)

 

1

Komentar

Tinggalkan Balasan