oleh

Pengembang Tagih Janji Jokowi Bangun Rumah untuk TNI-Polri

Jakarta, Belanegaranews.id – Perkumpulan pengusaha perumahan yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) menagih janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin membangun rumah untuk PNS, TNI, dan Polri. Janji tersebut diucapkan Jokowi pada tahun lalu.

Ketua Umum DPP REI Soelaeman Soemawinata mengungkapkan program rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) belum terealisasi lantaran pemerintah masih mematangkan konsep untuk implementasi. Jika tidak ada aral melintang, program pembangunan rumah akan dilakukan pada tahun depan.

“Skema keuangan dan segalanya lagi dipersiapkan. Tapi, kalau berjalan, setahun, dua tahun selesai,” imbuhnya saat bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (16/9).

Sekadar mengingatkan, pada November 2018, Jokowi menginstruksikan jajaran menteri Kabinet Kerja untuk mempercepat penyediaan rumah layak huni untuk PNS, TNI, dan Polri. Instruksi itu diberikan dalam rapat terbatas dengan para menteri.

BACA JUGA :  How to Create Adjustment Layers Based on Color

Dalam instruksinya, Jokowi meminta segera dibangun 945 ribu unit rumah bagi ASN, 275 ribu unit bagi prajurit TNI, dan 360 ribu unit bagi Anggota Polri dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Namun, sampai saat ini ternyata belum ada realisasi pembangunan dari target tersebut.

Dalam pertemuan kali ini, Jokowi menyampaikan langsung kepada para perwakilan asosiasi perumahan, seperti Real Estate Indonesia (REI) dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI) agar bisa mempercepat realisasi program.

“Tahap berikutnya, kami akan konsentrasi pada upaya percepatan penyediaan rumah yang layak bagi kurang lebih 945 ribu ASN, PNS, dan 275 ribu personel TNI, termasuk 360 ribu Anggota Polri,” ungkapnya.

BACA JUGA :  Operasi Yustisi Tripika Makassar Giatkan 5M Kepada Masyarakat*

Mantan wali kota Solo itu ingin program pembangunan bisa segera dilakukan agar kebutuhan para abdi negara segera terpenuhi. Selain itu juga demi mengurangi selisih antara kebutuhan dan penyediaan rumah (backlog) di dalam negeri yang masih berkisar 11,4 juta.

“Kami mengharapkan bisa mendorong dan memberikan multiplier effect ke pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Di sisi lain, Jokowi ingin para perwakilan asosiasi perumahan turut membantu pemerintah dalam rangka menciptakan formula kebijakan pembangunan perumahan nasional dalam lima tahun ke depan. Tujuannya, agar pemerintah bisa menciptakan kebijakan tepat dan sesuai dengan kebutuhan para pelaku industri, dan berdampak cepat dalam pemenuhan kebutuhan perumahan.

“Tapi saya minta pendek-pendek saja (masukan), tapi fokus, sehingga kami catat dan akan segera kami tindak lanjuti lewat kebijakan setelah berdiskusi dengan menteri-menteri yang ada,” tutur Jokowi.

BACA JUGA :  Tiga Petani Diamankan Unit Intel Polsek Tombolo Pao Diduga Pelaku Penyalahgunaan Narkoba

Komentar

Tinggalkan Balasan