gUrgensi Menyelaraskan Kebijakan Pidana
DPR mempercepat pembahasan RUU Penyesuaian Pidana karena banyak regulasi pidana lama yang dianggap tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masa kini. Sejumlah undang-undang sektoral masih memuat rumusan sanksi yang berbeda dengan arah pembaruan sistem hukum nasional. Ketidakselarasan ini bisa menimbulkan kerancuan dalam penegakan hukum, sehingga sinkronisasi dianggap sebagai langkah mendesak. Dengan penyesuaian cepat, DPR berharap bisa menciptakan keseragaman standar dalam memberikan sanksi pidana.
Respons terhadap Keresahan Publik
Meningkatnya perhatian publik terhadap putusan pengadilan yang dianggap tidak adil membuat DPR harus mengambil langkah cepat. Ketimpangan vonis yang sering menjadi perdebatan di media sosial menambah tekanan terhadap lembaga legislatif untuk segera memperbarui aturan. Percepatan pembahasan RUU menjadi salah satu cara merespons keresahan masyarakat. DPR ingin memastikan bahwa aturan pidana mencerminkan rasa keadilan yang lebih kuat dan proporsional.
Penyesuaian Pelaksanaan KUHP Baru
Pengesahan KUHP baru memunculkan kewajiban untuk menyiapkan aturan pelaksana yang lebih lengkap. Banyak pasal dalam KUHP baru tidak dapat berjalan optimal tanpa penyesuaian terhadap undang-undang lain yang berkaitan. Karena itu DPR mempercepat pembahasan RUU Penyesuaian Pidana agar tidak ada kekosongan hukum dalam masa transisi. Tanpa pembaruan cepat, implementasi KUHP baru berpotensi tidak konsisten antarwilayah.
Menanggapi Perkembangan Kejahatan Digital
Perubahan teknologi yang cepat menciptakan berbagai bentuk kejahatan baru yang belum diatur secara komprehensif. Penipuan daring, pencurian identitas digital, dan penyalahgunaan data membutuhkan dasar hukum yang lebih kuat. DPR merespons perkembangan tersebut dengan mempercepat pembentukan aturan pidana baru yang lebih relevan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan optimal bagi masyarakat.
Pemenuhan Target Legislasi
Setiap masa sidang, DPR memiliki daftar RUU prioritas yang harus diselesaikan. RUU Penyesuaian Pidana termasuk di dalamnya sehingga pembahasannya dipercepat untuk memenuhi target tersebut. Jika tertunda, agenda legislasi berikutnya bisa semakin menumpuk dan menghambat kinerja DPR. Percepatan ini dianggap sebagai bentuk efisiensi lembaga legislatif dalam menyelesaikan tanggung jawabnya.
