Raibnya Bantuan Kerbau di Kendalasem: Masyarakat Curiga Ada Bagi-bagi Hasil Penjualan

BELANEGARANEWS.ID, DEMAK || Bantuan sepuluh ekor kerbau dari Dinas Peternakan Kabupaten Demak yang disalurkan pada tahun 2023 ke Desa Kendalasem, Kecamatan Wedung, diduga tidak dikelola dengan semestinya. Warga setempat menuturkan bahwa kerbau-kerbau tersebut hanya terlihat selama sekitar empat bulan setelah penyaluran dan hingga kini keberadaannya tidak diketahui.

Seorang warga yang enggan disebutkan namanya menyampaikan, “Iya benar, ada bantuan kerbau tersebut, tapi hanya bertahan sekitar empat bulanan saja. Setelah itu, tidak pernah terlihat lagi dan raib tanpa bekas,” ujarnya.

Muncul dugaan bahwa kerbau-kerbau tersebut telah dijual, dan hasil penjualannya diduga dibagi-bagikan kepada perangkat desa. Warga juga mengeluhkan kurangnya transparansi dalam pengelolaan bantuan ini. “Sejak awal penyaluran, masyarakat tidak pernah dilibatkan sama sekali,” tambah warga tersebut.

Ketika dikonfirmasi ke Balai Desa Kendalasem, Surif selaku Kepala Urusan Pemerintahan Desa Kendalasem memberikan jawaban yang tidak memuaskan. “Kerbau tersebut masih dititipkan, tapi saya tidak tahu dititipkan di mana, soalnya kandang yang digunakan sebelumnya dikomplain oleh pemilik tanah di sebelahnya,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Desa Kendalasem, Reval Maulana, yang seharusnya mengetahui detail pengelolaan bantuan tersebut, terkesan menghindar dari konfirmasi. Pesan dan panggilan telepon dari tim media tidak ditanggapi. Saat dicoba untuk dikonfirmasi langsung, pihak desa menyatakan bahwa Reval sedang menghadiri rapat di kantor Kecamatan Wedung. Namun, informasi ini bertentangan dengan keterangan seorang pegawai kantor kecamatan yang menyebut bahwa Reval tidak berada di sana.

Situasi ini semakin menimbulkan kecurigaan masyarakat bahwa ada upaya menghindar dari pertanggungjawaban terkait raibnya bantuan kerbau tersebut.

Masyarakat Desa Kendalasem berharap ada tindak lanjut dari pihak berwenang untuk mengusut tuntas dugaan penyelewengan bantuan ini. Transparansi dan akuntabilitas diharapkan ditegakkan agar bantuan yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. “Kami ingin masalah ini segera selesai. Jangan sampai bantuan yang mestinya bermanfaat justru jadi bancakan perangkat desa,” tegas salah satu warga. (Sutarso)