BELANEGARANEWS. ID, JAKARTA || Dalam rapat yang diadakan bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia pada Kamis (31/10/2024), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memaparkan Rencana Strategis (Renstra) jangka pendek Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Tito menjelaskan bahwa Renstra tersebut disusun berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk fokus pada pencapaian hasil yang konkret dalam waktu dekat.
Mendagri mengungkapkan bahwa salah satu prioritas utama dalam Renstra ini adalah kesiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dijadwalkan berlangsung pada 27 November 2024. Tito menegaskan pentingnya memastikan ketersediaan anggaran untuk Pilkada melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), agar semua kebutuhan pendanaan dapat terpenuhi secara tepat waktu.
“Kami mengikuti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo, sehingga fokus kami adalah pada langkah-langkah jangka pendek yang dapat segera diimplementasikan,” ujar Tito. Dalam upaya mendukung Pilkada, ia telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 900.1.9.1/435/SJ Tahun 2023, yang ditujukan kepada semua kepala daerah. Dalam surat tersebut, Mendagri menginstruksikan agar setiap kepala daerah segera berkomunikasi dengan stakeholder daerah dan pengaman untuk mengajukan kebutuhan pendanaan mereka.
Lebih jauh, Tito juga menjelaskan bahwa BNPP akan menjalankan program-program prioritas dalam pengelolaan batas wilayah dan lintas batas negara. Hal ini mencakup peningkatan infrastruktur dan tata kelola pemerintahan di kawasan perbatasan, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut.
Dalam rapat tersebut, Mendagri juga memaparkan bahwa alokasi anggaran BNPP untuk Tahun Anggaran (TA) 2025 diperkirakan mencapai Rp267 miliar. Tito berharap bahwa dengan anggaran ini, BNPP dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan pembangunan sarana serta prasarana di wilayah perbatasan.
Dengan penjelasan mengenai Renstra jangka pendek ini, Tito Karnavian menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo. Puspen Kemendagri juga mengajak semua pihak untuk bersinergi demi mencapai tujuan bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Melalui langkah-langkah strategis yang direncanakan, diharapkan Kemendagri dapat berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan Pilkada serta pengelolaan wilayah perbatasan, sehingga dapat menciptakan kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.
( CH86 )
Eksplorasi konten lain dari Bela Negara News
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Komentar