BELANEGARANEWS.ID, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memilih untuk tidak melanjutkan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang digagas oleh pemerintahan sebelumnya. Keputusan ini, menurut Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, merupakan langkah strategis untuk menjaga kemandirian pemerintahannya.
“Prabowo ingin menunjukkan bahwa pemerintahannya memiliki arah kebijakan sendiri yang tidak berada di bawah bayang-bayang pemerintahan Jokowi,” ujar Saiful, Minggu, 9 Februari 2025.
Saiful menilai bahwa langkah tersebut tidak hanya untuk menjaga jarak politik, tetapi juga dilandasi pertimbangan ekonomi. Proyek IKN disebut berpotensi besar menguras anggaran negara tanpa memberikan manfaat langsung yang signifikan bagi masyarakat.
“Prabowo memahami bahwa proyek IKN merupakan program ambisius yang tidak populis dan bisa membebani keuangan negara secara besar-besaran. Oleh karena itu, dia mengambil sikap untuk tidak buru-buru melanjutkan proyek tersebut,” jelas Saiful.
Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini menambahkan bahwa jika Prabowo melanjutkan proyek IKN, hal itu sama saja dengan pasang badan untuk menyelesaikan ambisi pemerintahan Jokowi.
“Keputusan ini bukan hanya soal politik, tetapi juga soal menjaga stabilitas ekonomi dan mengutamakan kebijakan yang lebih relevan dengan kebutuhan rakyat,” imbuhnya.
Langkah Prabowo ini mendapat beragam tanggapan dari publik. Sebagian pihak menilai keputusan tersebut sebagai bentuk keberanian dalam menetapkan prioritas pembangunan nasional, sementara pihak lain mengkritik keputusan tersebut sebagai bentuk pengabaian terhadap proyek besar yang telah dirancang oleh pemerintahan sebelumnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Istana belum memberikan pernyataan resmi terkait keputusan Prabowo mengenai proyek IKN. Publik pun menunggu kejelasan lebih lanjut terkait arah pembangunan nasional di bawah pemerintahan Prabowo. [*]
Eksplorasi konten lain dari Bela Negara News
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Komentar