Untung Rugi Pilkada Dipercepat bagi Capres di 2024

3 comments 140 views
banner 468x60
2022 atau 2024, DPD Minta Argumen Objektif dan Rasional soal

Untung Rugi Pilkada Dipercepat bagi Capres di 2024

 

BelaNegaraNews.ID, Jakarta – Polemik gelaran Pilkada yang dijadwalkan digelar pada 2022 dalam draft RUU Pemilu masih berlanjut. Beberapa pihak pun bicara untung jika Pilkada dipercepat, tak serentak dengan Pilpres 2024.

 

Untung rugi mempercepat gelaran Pilkada itu salah satunya disampaikan Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari. Menurutnya, ada sejumlah partai yang mencari atau mempertahankan jagoannya untuk Pilpres 2024. Salah satunya melalui jalur awal, yakni Pilkada 2022.

 

“Jadi ada partai-partai yang mencari jagoan atau mempertahankan jagoan, ya misalnya mau mencari calon presiden baru atau alternatif di luar yang ada sekarang ini melalui Pilkada Jakarta, Jabar, Jateng, dan Jatim, terutama Pilkada Jakarta, karena Jakarta lah pilkada rasa pilpres,” kata Qodari.

 

Nama Anies pun tersebut dipertahankan partai tertentu untuk maju pada capres 2024. Mengawali pencapresan itu, Anies dinilai bisa memulai dari Pilkada DKI 2022 jika tetap digelar.

 

“Kemudian juga yang ingin mempertahankan nama-nama yang ada sekarang, misalnya Anies di Jakarta. Kalau tidak pilkada, maka kemudian Anies tidak menjabat 2022-2024, karena diisi Plt,” ujar Qodari.

 

Kemudian, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno juga menyebut ada nama-nama kepala daerah yang potensial untuk Pilpres 2024. Nama yang disebut Adi, sama dengan yang disebut oleh Qodari, yaitu Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

 

Adi menilai nama-nama itu harus menjaga stamina politiknya jika tidak ada Pilkada pada 2022 dan 2023.

 

“Kalau 2022 dan 2023 ini tidak ada pilkada, maka nama-nama yang beken yang selalu dicanangkan untuk capres 2024 ya memang harus bersusah payah untuk menjaga stamina politik mereka,” kata Adi Prayitno.

 

“Karena mereka ini populer disebut layak capres karena posisi mereka sebagai gubernur saat ini,” lanjutnya.

 

Dia lantas memaparkan kondisi yang terjadi ketika mereka tak lagi menjabat sebagai kepala daerah. Maka, tokoh-tokoh yang digadang-gadang maju dalam pertarungan Pilpres akan kehilangan panggung politik.

 

“2022 Anies itu udah nggak gubernur, 2023 Ganjar, Ridwan Kamil nggak gubernur. Termasuk Khofifah. Artinya bagi Anies ada dua tahun lebih kehilangan panggung politiknya sebagai Gubernur. Begitu juga dengan Ganjar dan Ridwan Kamil,” ungkapnya.

 

Dia juga menilai bahwa alasan mengapa nama-nama mereka dicanangkan untuk Pilpres 2024. Menurutnya, mereka bisa jadi korban politik.

 

“Kalau mau bicara korban politik dengan tidak adanya pilkada di 2022 dan 2023, ya, nama-nama itu. Kenapa Anies disebut, Ganjar disebut, Ridwan Kamil disebut, karena mereka sebagai gubernur yang disorot. Kalau tidak jadi gubernur apakah disorot? Saya kira tidak, karena akan muncul pemain baru yang mengambil posisi itu,” ujarnya.

 

Bagaimana sikap parpol dalam wacana itu ?

 

Sikap Partai Terbelah

 

Sikap sembilan fraksi di DPR RI terbelah. Ada yang ingin Pilkada digelar sesuai dengan jadwal, termasuk untuk DKI, yakni pada 2022. Beberapa fraksi juga menyarankan pilkada digelar pada 2024 seusai pemilu.

 

Ada tiga fraksi di DPR yang menyatakan sebaiknya pilkada tetap digelar pada 2022 atau sesuai dalam draf RUU Pemilu. Tiga fraksi itu adalah Golkar, Demokrat, dan NasDem.

 

Demokrat menyebut, jika pilkada dilaksanakan 2024, penyelenggara pemilu bakal amat terbebani. Untuk Golkar, mereka ingin pilkada tetap digelar pada 2022 karena jika pilkada dilakukan serentak pada 2024, akan memakan anggaran yang sangat besar dan belum lagi kejadian banyak petugas meninggal dunia seperti Pemilu 2019 berpotensi terulang.

 

“Kami dari FPG tetap berharap ya bahwa pilkada itu dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang seharusnya pada tahun 2022 kan ada 101 ya daerah yang pilkada dan tahun 2023 ada 170 (daerah). Kami berharap semua itu tetap dilaksanakan sesuai jadwalnya pada 2022 dan 2023,” kata anggota Baleg DPR Fraksi Golkar Nurul Arifin.

 

PKS mendorong pilkada digelar sesuai dengan habisnya masa jabatan kepala daerah. Pilkada terdekat yakni 2022 dan 2023. Namun, untuk Pilkada DKI, PKS mendorong tahunnya digeser dari 2022 menjadi 2023.

 

“Setuju Pilkada DKI di 2023. Bukan hanya Pilkada DKI, tapi semua Pilkada 2022 dan 2023 penting dijalankan,” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali.

 

Ada empat fraksi di DPR yang menginginkan pilkada digelar pada 2024. Keempat fraksi tersebut adalah PDIP, PKB, PAN, dan PPP.

 

PAN mengusulkan sebaiknya pilkada serentak dilakukan pada 2024. Hal ini berkaitan dengan penanganan pandemi Corona. PKB memilih pilkada digelar 2024 karena menurut mereka 2 tahun ini sebaiknya dimanfaatkan pemerintah untuk menanggulangi Corona dan dampaknya. Untuk PPP, mereka tak ingin UU Pemilu kerap direvisi dan meminta pilkada tetap digelar 2024.

 

PDIP menilai bahwa persoalan pilkada lebih pada aspek pelaksanaan dan bukan pada substansi undang-undangnya. Oleh sebab itu, PDIP ingin Pilkada 2024 tetap digelar.

 

“Atas dasar hal tersebut, sebaiknya pilkada serentak tetap diadakan pada tahun 2024. Hal ini sesuai dengan desain konsolidasi pemerintahan pusat dan daerah,” ujar Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat.

 

Partai Gerindra masih berhitung terkait setuju atau tidaknya pilkada tetap digelar pada 2022. Partai Gerindra menjalin komunikasi dengan fraksi lain.

 

“Kami juga sedang menghitung dan juga sedang kami kaji dan kami minta pendapat-pendapat dan komunikasi dengan partai politik lain mengenai perlu-tidaknya Pilkada 2022,” kata Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

 

1
SHARE :
Banner IDwebhost
banner 468x60
3 Respon
  1. 6 Fraksi Sepakat Pilkada 2024, Bagaimana Nasib Revisi UU Pemilu ? - Bela Negara News4 bulan ago

    […] Untung Rugi Pilkada Dipercepat bagi Capres di 2024 […]

    Balas
  2. Peta Sikap 9 Parpol soal Maju Mundur Jadwal Pilkada 2022 - Bela Negara News4 bulan ago

    […] Untung Rugi Pilkada Dipercepat bagi Capres di 2024 […]

    Balas
  3. KPU Siap Pilkada Digelar Kapanpun, Acuan Tetap Tetap UU Pilkada - Bela Negara News4 bulan ago

    […] Untung Rugi Pilkada Dipercepat bagi Capres di 2024 […]

    Balas

Tinggalkan pesan "Untung Rugi Pilkada Dipercepat bagi Capres di 2024"