oleh

Vahmi Wibisono, SH., MH., Ketua Bidang Perdata LBH HKTI : PT Sri Rahayu Agung dan pemiliknya terkesan kebal hukum

Bela Negara News, Jakarta | LBH HKTI pada hari ini melakukan Audensi yang di pimpin langsung oleh Ketua LBH HKTI Apriansyah,S.H., M.H. beserta pengurus menemui Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A. Djalil, yang didampingi oleh Dirjen permasalahan sengketa dan konflik pertanahan. (20/5/2021)

 

Ketua Tim Hukum Musyafa Hariful, S.H. Sebagai pengacara para petani kotari bersama direktur persengketaan

Ketua LBH HKTI menyampaikan tentang berdirinya LBH HKTI, Visi dan Misi, selain itu Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A. Djalil memberikan kesempatan kepada jajaran pengurus untuk bertanya serta menyampaikan permasalahan legalitas lahan milik PT Sri Rahayu Agung seluas 2.092 Hektar dan 86 Hektar di Medan yang berlokasi di Desa Kotarih Baru Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara.

BACA JUGA :  DPR-Pemerintah Sepakati 50 RUU Prolegnas Prioritas 2020

 

Permasalahan lahan PT. Sri Rahayu Agung dengan para petani dan masyarakat, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), akan menghubungi Kanwil Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sumatra Utara untuk mengetahui permasalahan HGU PT. Sri Rahayu Agung dan merespon dengan baik permasalahan tersebut serta langsung mengistruksikan ke Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik pertanahan, Direktur sengketa agar segera mendalami permasalahan tersebut.

Saat di konfirmasi salah seorang dari team LBH HKTI yang turut hadir dalam pertemuan audensi tersebut Vahmi Wibisono, SH., MH., selaku Ketua Bidang Perdata mengatakan “Kami dari tim kuasa hukum para petani dan masyarakat telah melayangkan surat ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN),  perihal pengaduan masyarakat dan perlindungan hukum terkait sengketa tanah antara para petani Desa Kotarih Baru Kecamatan Kotarih Dengan PT. Sri Rahayu Agung, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara pada tanggal 23 April 2021 dan kami akan terus berupaya membela hak-hak mereka sesuai hukum yang berlaku, yang selama ini mereka tertindas dan diabaikan oleh PT. Sri Rahayu Agung. Dan masih banyak permasalahan Lahan HGU di PT Sri Rahayu Agung yang tidak pernah terselesaikan termasuk kepada karyawannya sendiri. Sangat terkesan PT Sri Rahayu Agung dan pemiliknya kebal hukum dan tidak terjamah oleh aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait”, tegas Ketua Bidang Perdata ucapnya. (Red)

BACA JUGA :  5 PAC PDIP Solo Resmi Dukung Purnomo - Teguh

 

BACA JUGA :  Penerimaan Calon Perwira Prajurit Karier TNI 2021 Dibuka, Ini Informasi Lengkapnya

 

Sumber : LBH HKTI Vahmi Wibisono, S.H., M.H.

Ketua Bidang Perdata

Komentar

Tinggalkan Balasan